6.13.2009

paper RIS

RIVALITAS ANTARA NEGARA DAN PENGARUHNYA
TERHADAP POLITIK DI INDONESIA

Perang dingin adalah perang tanpa senjata yang melibatkan dua negara adikuasa yakni Amerika Serikat dan Unisoviet. Di sini, Amerika dan Unisoviet menggunakan kekuasaan untuk memperluas pengaruhnya atas negara-negara lain di dunia. Pengaruh yang mereka sebarkan ke seluruh dunia adalah paham ideologi ketatanegaraan. Amerika beserta sekutunya memperjuangkan demokrasi sedangkan Unisoviet menyebarkan paham komunis. Pada masa ini pandangan berpolitik negara-negara di dunia di pengaruhi oleh letak geografisnya. Keadaan ini memberlakukan suatu sistem politik dunia yakni geo-politik. Geo-politik adalah sistem ketatanegaraan yang dipengaruhi oleh letak geografis negara tersebut.
Amerika Serikat dan Unisoviet memiliki strategi tersendiri dalam mempengaruhi negara-negara lain. Unisoviet menerapkan teori Domino. Dalamt teori ini dinyatakan bahwa keberadaan suatu negara dipengaruhi oleh negara lain di sekitarnya. Apabila satu negara jatuh maka negara-negara lain juga ikut jatuh. Teori ini diterapkan di Asia yang merupakan mayoritas negara kecil. Dengan teori ini Unisoviet yakin bila satu negara di Asia jatuh menjadi negara komunis maka hampir pasti negara lain pun akan ikut menjadi komunis. Hal ini terbuktik dengan berkembangan negara-negara komunis di Asia seperti China, Korea Utara, dan Vietnam. Negara-negara ini turut mendesak negara lain di sekitarnya, salah satunya Korea Selatan yang merupakan negara demokrasi sekutu Amerika. Amerika menjadi gentar, karena apabila mayoritas negara Asia menjadi komunis maka Amerika Serikat akan diapiti oleh komunis yang besar yakni Unisoviet dan negara-negara Asia.
Indonesia telah mengambil bagian dalam mempelopori berdirinya Gerakan Non-Blok untuk menyikapi keberadaan dua blok besar di atas. Namun, Indonesia, India dan Pakistan bersepakat untuk tidak memihak kedua blok di atas. Meskipun demikian, dalam praktiknya Indonesia tidak melaksanakan gerakan ini secara murni, sebab kenyataannya tidak ada negara yang mampu bertahan memihak salah satu blok. Akan tetapi, Indonesia akirnya lebih condong memihak Unisoviet. Pilihan ini dilatarbelakangi oleh gerakan non-blok sendiri yang pada dasarnya dibentuk untuk menolak kolonialisme/penjajahan. Indonesia adalah negara yang pertama dijajah oleh Belanda dan Belanda merupakan sekutu Amerika Serikat. Karena itu, Indonesia menolak Amerika dan memihak Unisoviet.
Soekarno melakukan kerjasama dengan Unisoviet dan negara komunis lain seperti Cina. Kerjasama ini lebih berfokus pada bidang pengembangan sistem pertahanan keamanan. Soekarno menerima bantuan senjata canggih dari Unisoviet yang pada waktu itu merupakan pemasok senjata terbaik di dunia. Pada tahun 1960, Indonesia dikenal memiliki system pertahanan dan persenjataan termanju di Asia. Akan tetapi, tindakan dan kebijakan Soekarno ini tidak didukung oleh TNI. Sebab itu, Soekarno meminta dukungan dari partai komunis Indonesia (PKI). Dengan demikian, aroma komunisme di Indonesia semakin kuat. Iklim ini menjadi pintu masuk bagi Amerika untuk bekerjasama dengan Indonesia. Amerika menawarkan berbagai bantuan kepada indonesia. Namun, Soekarno menolaknya sebab menurutnya Amerika adalah negara kolonial yang hanya mencari untung.
Pemerintahan Soekarno mulai goyah sebab pendukungnya semakin sedikit. Dalam keadaan ini, tampilah Soeharto. Setelah Soekarno jatuh, Soeharto dipilih menjadi presiden Indonesia. Dalam masa pemerintahan orde baru ini, kebijakan pemerintah berubah total. Kepemimpinan Soeharto mampu memikat hati rakyat banyak. Jalan yang ditempuh yakni dengan memenuhi tuntutan rakyat (Tritura), yakni menurunkan harga bahan pangan, memberantas PKI, dan membentuk Kabinet baru. Dengan kata lain, Soeharto memfokuskan kerjanya dalam bidang pembangunan perekonomian rakyat. Demi menunjang perekonomian rakyat, Soeharto membangun kerjasama dengan Amerika Serikat. Selain itu, ia menyusun program pembangunan jangka panjang yang disebut Repelita. Bidang-bidang yang dibangun antara lain bidang agraris, industri dasar agraris, industri pertanian, industri sederhana hinggga industri murni dengan pembuatan mesin-mesin dan pesawat. Usaha ini membawa Indonesia pada kemakmuran.
Bertepatan dengan itu, arus politik dunia juga beralih/ berubah. Perubahanan ini nampak jelas dengan berakirnya perang dingin yang mana Unisoviet diruntuhkan. Geo-politik tidak berlaku lagi. Dalam situasi seperti ini, dunia lebih banyak menggunakan politik etika. Politik etika adalah sistem politik yang menekankan keadilan dan hak asasi manusia (HAM). Mata dunia barat mengarahkan pandangannya kepada Indonesia. Namun, mereka beranggapan bahwa dalam tubuh negara Indonesia terjadi polemik/kontradiksi. Letak kontradiksinya, satu sisi Indonesia sangat menekankan penghargaan atas HAM, tetapi di lain sisi Indonesia mempraktikan dan melanggar HAM. Contoh konkret adalah pemberantasan PKI yang telah mengorbankan banyak manusia. Negara-negara barat termasuk Amerika Serikat menganggap hal ini sebagai bentuk penyimpangan praktik politik etika. Berawal dari permasalahan ini, Amerika mulai meninggalkan Indonesia. Amerika Serikat melakukan embargo dalam bidang ekonomi, dan lain-lain. ”Pada bulan juli 1997 krisis ekonomi muncul ke permukaan dan memperlihatkan bahwa tatanan politik yang menjadi landasan bagi ”masyarakat Indonesia” untuk menyelenggarakan kehidupan bersamanya ternyata tidak memenuhi harapan dari seluruh lapisan masyarakat.” Inilah awal munculnya krisis ekonomi Indonesia. Secara berangsur-angsur krisis tersebut berkembang meliputi berbagai bidang kehidupan Indonesia. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh media masa dan para pelajar barat untuk mengacaukan ketatanegaraan Indonesia. Sistem keuangan yang dulu diakui secara internasional, kini justru berbalik menjadi negara terkorup. Provokasi-provokasi ini memancing reaksi warga negara Indonesia untuk mengajukan reformasi. Para mahasiswa dan aktivis sosial melakukan demonstrasi untuk meruntuhkan rezim orde baru. Perjuangan ini mencapai puncak pada tahun 1998, yang mana Soeharto turun dari kursi kepemimpinannya. Orde baru runtuh dan reformasi pun dimulai.
Pada mulanya reformasi mempunyai tujuan yang mulia dan baik yakni ingin mengembalikan negara Indonesia menuju hidup yang aman, baik, makmur dan adil. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya justru menyimpang. Indonesia mengalami ketidakstabilan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa. Indonesia kembali dilanda krisis ekonomi. Roda kepemerintahan tidak bejalan labil. Pelaksanaan visi-misi dan program kerja tidak jelas. Keadaan seperti ini disebabkan karena tidak adanya arah dan tujuan reformasi yang pasti. Pemerintahan bingung menentukan kebijakan-kebijakan. Kebebasan masyarakat sebelumnya dianggap sebagai kemajuan demikrasi ternyata menimbulkan banyak masalah.. Dalam situasi kritis ini, muncul sebuah gagasan mengenai perubahan ketatanegaraan. Ada tiga usulan mengenai perubahan itu antara lain:
 Daerah-daerah di Indonesia diberi otonomi seluas-luasnya, kebebasan untuk mengatur daerahnya sendiri kususnya dalam bidang APBD, peraturan-peraturan dan pemilihan kepala daerah. Inilah bentuk reformasi dalam bidang politik Indonesia yang selama orde baru cenderung dikuasai sepenuhnya oleh pemerintahan pusat.
 Daerah-daerah merdeka sepenuhnya dari Indonesia. Hal ini muncul sebagai reaksi atas ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat. Beberapa daerah ingin melepaskan diri dari Indonesia dan membentuk negara sendiri.
 Pembentukan kembali RIS buatan Indonesia dan bukan buatan Belanda dan bukan RIS sektoral dalam arti daerah sesuka hati membentuk negara sendiri misal Aceh ingin menjadi negara Islam, dan bukan berdasar sukuisme.
Rm. Mangun memberikan alternative pilihan untuk mengubah Indonesia menjadai negara federasi. Federasi adalah suatu ikatan dalam hal-hal tertentu saja. Maka pemimpin daerah itu sendiri yang berwewenang untuk menyusun UU. UU yang bebas mengatur perekonomian, mempunyai aturan tersendiri dan bebas mengadakan perdangan sendiri. Pilihan-pilihan ini hingga sekarang masih terbatas pada wacana. Akhirnya kelompok melihat bahwa baik ORLA maupun ORBA menampilkan paradigma kepemimpinan kolonial. Maka kita harus sadar akan keberagaman dan keberagaman sebagai anugerah dan berkat dalam membangun bangsa dan negara ini.

Daftar Pusataka


Kusumohamidjojo, Budiono. Kebhinekaan Masyarakat Indonesia. Jakarta: Gramedia, 2000.

Reksosusilo, Stanislaus. Sejarah Filsafat Nusantara. Malang: STFT Widya Sasana Malang, 2007.




Laporan hasil perjalanan diskusi
Moderator : Fabianus Selatang, SMM
Notulen rapat: Antonius Puri Anggoro, Pr
Agustinus Kurnia Wijayanto, Pr
Ketua diskusi : Benyamin Bengo Tamo, SVD
Anggota lainnya: Hironimus Anggar Pamar,OSM
Antonius Kema, CP
Frengky Agustian Barus, SVD

 Puri : pergolakan politik di Indonesia menciptakan iklim yang kurang mengutungkan bagi perjalanan roda kepemerintahan Indonesia. Saya setuju dengan usulan dari para tokoh negara untuk mengadakan perubahan sistem kepemerintahan Indonesia.
 Agust; dia melihat bahwa pada masa lampau ada tiga bidang yang menjadi sorotan yakni dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Tiga bidang kehidupan ini menjadi cikal bakal perubahan ketatanegaraan Indonesia.
 Benyamin: ia menyagkal pendapat Fr. Puri di atas. Alasanya pergolakan politik itu tidak selamanya membawa dampak buruk bagi perkembangan perekonomian bangsa Indonesia. Lihat saja pada zaman Soekarno ada banyak hal yang mengalami kemajuan. Pergolakan politik ini justru membuka ruang berpikir warga negara Indonesia untuk melihat ke mana arah dan tujuan negara ini berjalan. Sambil tetap mencari solusi terhadap persoalan yang ada.
 Hiro; krisis politik yang pecah di penghujung masa pemerintahan orde baru mau menunjukan bahwa negara menjalankan tatanan politik oleh suatu pemerintah yang kredibel. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa pemimpin orde baru bisa berkuasa selama tiga dekade?
 Kema; mencoba menjawab pertanyaan yang di sampaikan oleh Fr. Hiro di atas. Fr. Kema mengatakan Soeharto bisa memimpin negara selama tiga dekade karena ia mampu bekerjasama dengan Amerika demi menunjang perekonomian bangsa Indonesia. Selain itu, Soeharto dengan kepandaiannnya mampu menarik simpati rakyat dengan menyelenggarkan program Repelita dan Tritura yang sungguh menyentuh persoalan rakyat.
 Frengky; sepaham dengan apa yang disampaikan oleh Fr. Hiro di atas. Pertanyaan lebih lanjut yang ia ajukan yakni kira-kira apa alasan sehingga pelaksanaan politik di Indonesia tidak mampu menjawabi harapan masyarakat umum Indonesia?
 Fr. Fabianus; mencoba menemukan alasan yang mungkin masuk akal. Ia mengatakan bahwa ada dua kemungkinan bagi kemelesetan itu. Pertama; adalah kemungkinan bahwa pemerintahan orde baru menyelenggarakan tatatan politik yang substansial adalah baik, namun dengan cara sedemikian rupa kelirunya sehingga akirnya menggusarkan rakyat pada umumnya. Kedua; adalah juga kemungkinan bahwa tatanan politik itu sendiri yang salah secara substansial, sehingga ia tetap akan gagal memenuhi aspirasi masyarakat. Jikalau dibandingkan pada zaman orde lama pemerintah mengamini sistem liberalisme sosialis dari dunia Timur yakni Unisoviet yang justru bertentangan dengan apa yang dijalankan oleh pemerintah orde baru yang menerima dan bekerjasama dengan Amerika yang menganut sistem liberalisme kolonialis. Pada titik ini roda kepemerintahan negara indonesia berjalanan tanpa mempunyai pendirian yang tetap dan jelas. Indonesia hanya mengadopsi sistem dari negara lain terutama Unisoviet dan Amerika yang pada akirnya membawa dampak bagi perekonomian dan dalam berbagai bidang kehidupan lainnya. Inilah polemik besar yang ada sampai sekarang yang sebagian orang mengajukan berbagai perubahan untuk membangun bangsa dan negara ini.
Kelompok mencoba mengulas persoalan ini dalam makalah yang berjudul : RIVALITAS ANTARA NEGARA DAN PENGARUHNYA TERHADAP POLITIK DI INDONESIA.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar